Pengembangan Disain Model Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan
Asesmen Sistim Informasi Kesehatan dan Upaya Mengembangkan Disain Monev Penerapan SPM Terpadu di 3 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2020
Asesmen ini dilakukan sebagai bagian dari kegiatan penguatan sistem di DIREKTORAT BANGDA – KEMENDAGRI yang didukung oleh UNICEF, yang berlangsung di 4 Kabupaten/Kota, yaitu Surabaya, Gresik, Banyuwangi dan Bojonegoro, provinsi Jawa Timur.
Proyek penelitian ini antara lain bertujuan untuk:
- Mengidentifikasi dan menilai data dan informasi yang diperlukan dengan definisi terperinci untuk pencapaian SPM kesehatan dan pengukuran kinerja.
- Mengembangkan model monev untuk layanan berbasis fasilitas dan berbasis komunitas (mencakup semua tingkat dan jenis layanan kesehatan)pengumpulan data yang ramah pengguna, sekaligus mempromosikan sistem pelaporan serta pencatatan yang terintegrasi.
- Berkoordinasi dengan sistem informasi manajemen (SIM) di Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Kesehatan
Tim peneliti mendapatkan informasi secara kualitatif dan kuantitatif, yang dilakukan melalui serial webinar serta pengumpulan data dari puskemas, klinik swasta, rumah sakit, serta pemerintah kabupaten/kota.
Sejumlah persoalan yang ditemukan setelah analisis data dilakukan antara lain adalah keterbatasan sumber daya dan akses ke layanan sumber daya, yang meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pendanaan. Sebagai dampaknya, pelaksanaan SPM dan pelayanan kesehatan dasar (PHC) tidak dapat berjalan optimal.
Lebih lanjut, hasil asesmen sistem informasi manajemen kesehatan mengidentifikasi adanya perbedaan sistem dan kualitas manajamen data. Perbedaan ini muncul, baik antarprogram maupun antarkabupaten serta kota. Belum lagi persoalan dari kualitas data yang dimasukkan dan direkapitulasi.
Berangkat dari berbagai temuan di lapangan, tim peneliti pun mengajukan sejumlah rekomendasi antara lain sebagai berikut ini:
- Diperlukan adanya fasilitas dan koordinasi secara berkala dan berkesinambungan antara Sekber antarkementerian dan lembaga, dengan Sekber di Kementerian Dalam Negeri, serta tim penerapan SPM di daerah
- Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong Dinas Kesehatan dalam mengembangkan sistem manajemen kesehatan secara online, terpadu, dan transparan.
Pemerintah Pusat diharapkan memperkuat koordinasi dan merancang satu pintu bagi pencatatan dan pelaporan data untuk monev SPM